Sistem Pemerintahan Indonesia Ku akan memberikan informasi yang unik mengenai sistem pemerintahan indonesia periode 1949-1950 yang sebelumnya juga sudah diinformasikan mengenai sistem pemerintahan indonesia tahun 1945-1949.
Oh,iya daripada kita berlama lamaan ngobrol nya mending kita langsung saja kita ke pembahasan mengenai sistem pemerintahan indonesia periode 1949-1950 yang berupa informasi informasi unik yang akan disajikan untuk teman teman SPI Ku semua.
Informasi Pada Sistem Pemerintahan Indonesia Periode 1949-1950
Jika menurut tahun aja kita sudah tahu kalo lama periode ini cuma setahun. Tapi kalau tanggal? Tentu para Sahabat SPI ku ada yang belum tahu bukan? lama periode nya dari 27 Desember 1949 sampai 15 Agustus 1950.
Kenapa cepat berganti sistem pemerintahan? karena pada periode ini bentuk negara indonesia adalah Serikat atau federasi. Karena hal ini lah indonesia merasakan kalau bentuk negara serikat itu bukan merupakan kepribadian negara indonesia.
Jika bentuk negara nya berbentuk federasi atau serikat, lah kalo bentuk pemerintahannya sama seperti periode kemarin, yaitu berbentuk Republik. Ini yang menjadi salah satu ciri dari kepribadian indonesia walaupun cuma satu unsur.
Parlementer semu atau dikenal dengan nama lain yaitu Quasi Parlementer adalah sistem pemerintahan indonesia. Yah, menggunakan sistem pemerintahan parlementer. Sedangkan mengenai Undang-undang ataupun konstitusi, negara kita Indonesia menggunakan Konstitusi RIS.
Ir. Soekarno pada tanggal 27 desember 1949 sampai 15 gustus 1950 menjabat sebagai presiden RIS dan sedangkan Assaat ini menjabat sebagai pemangku sementara jabatan presiden RI yang dari tanggal 27 desember 1949 sampai dengan 15 agustus 1950.
Informasi Khusus Mengenai Sistem Pemerintahan Indonesia Periode 1949-1950
Pada tanggal 23 agustus - 2 september 1949 negara Netherland atau tepatnya dikota Den Hagg Diadakan Konferensi Meja Bundar atau disingkat KMB . Delegasi dari RI dipimpin oleh Drs. Moh. Hatta, Delegasi dari BFO, kepanjangannya yaitu Bijeenkomst voor Federale Overleg) yang dipimpin oleh Sultan Hamid Alkadrie dan delegasi dari pihak belanda dipimpin oleh Van Harseveen.
Tujuan diadakannya KMB atau dikenal dengan Konferensi Meja Bundar adalah untuk menyelesaikan persengketaan Belanda dan Indonesia selekas-lekasnya dengan cara yang adil seadilnya dan pengakuan kedaulatan yang benar benar nyata.
Salah satu keputusan pokok KMB ialah menyatakan bahwa Belanda mengakui kedaulatan Indonesia sepenuhnya tanpa syarat apapun dan tidak dapat dicabut kembali kepada RIS, yang selambat lambatnya jatuh pada tanggal 30 Desember 1949.
Karena hal itulah, pada tanggal 27 desember 1949 itu Ratu Juliana yang merupakan ratu negeri belanda itu menandatangani Piagam Pengakuan RIS di Belanda tepatnya Amsterdam.
Itulah informasi seputar Sistem Pemerintahan Indonesia Periode 1949-1950 oleh Sistem Pemerintahan Indonesia Ku.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar